Proses Islamisasi di kawasan Maluku merupakan bagian dari dinamika besar sejarah maritim Nusantara Timur. Islam tidak hadir sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebagai rangkaian panjang interaksi perdagangan, diplomasi, perkawinan politik, dan pertukaran intelektual antarwilayah. Dalam kerangka ini, Maluku tidak hanya menjadi pusat rempah dunia, tetapi juga ruang pertemuan berbagai jalur keislaman yang datang dari arah Jawa, Sulawesi, Malaka, hingga dunia Islam internasional.
Nama-nama seperti Ternate dan Tidore kerap menempati posisi utama dalam historiografi Islam Maluku. Namun, di balik narasi besar tersebut, terdapat jalur lain yang bekerja lebih perlahan, stabil, dan berjangka panjang, yakni peran Kesultanan Buton. Jalur ini tidak selalu tercatat secara eksplisit dalam sumber kolonial awal, tetapi dapat dilacak melalui tradisi lokal, struktur sosial, hubungan kekerabatan antarkesultanan, serta temuan para sejarawan kontemporer.
Kesultanan Buton: Proses Awal dan Pembentukan Identitas Keislaman
Masuknya Islam ke wilayah Buton tidak dapat dipahami sebagai peristiwa tunggal yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan sebagai sebuah proses panjang yang berlangsung melalui interaksi maritim, perdagangan, dan transformasi sosial-politik. Letak geografis Buton yang strategis di jalur pelayaran Nusantara Timur menjadikannya sejak awal terhubung dengan dunia luar, terutama jaringan dagang yang menghubungkan Sulawesi, Maluku, Banda, dan kawasan Melayu.
Sejak akhir abad ke-14 hingga awal abad ke-15, wilayah Buton telah menjadi tempat singgah para pedagang Muslim dari berbagai latar belakang, termasuk Melayu, Arab, dan Gujarat. Kehadiran mereka tidak hanya membawa komoditas dagang, tetapi juga nilai-nilai Islam yang diperkenalkan secara perlahan melalui etika perdagangan, praktik ibadah, serta hubungan sosial dengan masyarakat setempat. Pada tahap awal ini, Islam belum menjadi agama resmi, tetapi telah dikenal dan dipraktikkan secara terbatas di kalangan elite lokal dan komunitas pesisir.
Para sejarawan, seperti Abdul Rahman Hamid dan La Niampe, mencatat bahwa Islam pada fase awal berkembang secara kultural, hidup berdampingan dengan kepercayaan lokal dan sistem adat yang telah mapan. Penerimaan Islam berlangsung selektif dan adaptif, menyesuaikan diri dengan struktur sosial Buton yang berbasis pada kepemimpinan lokal dan ikatan genealogis.
Transformasi besar terjadi pada pertengahan abad ke-16, ketika Lakilaponto, penguasa Buton ke-6, memeluk Islam dan kemudian bergelar Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis sekitar tahun 1542 M. Peristiwa ini menandai perubahan mendasar dalam struktur politik Buton: dari kerajaan lokal menjadi kesultanan Islam. Pengislaman penguasa memiliki makna strategis, karena dalam tradisi politik Nusantara, legitimasi kekuasaan sangat bergantung pada figur pemimpin.
Namun, Islamisasi Buton tidak berhenti pada penggantian gelar atau simbol kekuasaan. Kesultanan Buton secara sistematis membangun identitas keislamannya melalui reformulasi adat dan hukum. Sistem pemerintahan disusun dengan merujuk pada prinsip-prinsip Islam, tetapi tetap mempertahankan unsur lokal. Konsep Martabat Tujuh, yang kemudian menjadi dasar filsafat kenegaraan Buton, mencerminkan pengaruh pemikiran tasawuf Islam yang berkembang luas di dunia Melayu pada abad ke-16 dan ke-17.
Martabat Tujuh bukan sekadar konsep metafisik, tetapi menjadi kerangka etis dan politik yang mengatur hubungan antara penguasa, masyarakat, dan Tuhan. Dalam konteks ini, Islam di Buton tampil sebagai sistem nilai yang menyatukan spiritualitas, hukum, dan tata kelola pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa Islamisasi di Buton bersifat mendalam dan institusional, bukan sekadar formalitas.
Penelitian yang dilakukan oleh sejarawan seperti Leonard Y. Andaya dan M. Adnan Amal menunjukkan bahwa Buton pada masa ini telah berkembang menjadi salah satu pusat Islam penting di kawasan Nusantara Timur. Kesultanan Buton memiliki ulama, lembaga pendidikan keagamaan, serta tradisi penulisan dan pengajaran Islam yang relatif mapan. Dari sinilah lahir generasi elite Buton yang tidak hanya memahami Islam sebagai agama, tetapi juga sebagai dasar peradaban.
Dengan demikian, proses awal Islamisasi di Buton menghasilkan sebuah identitas keislaman yang khas: Islam yang berakar kuat dalam struktur adat, terbuka terhadap interaksi maritim, dan memiliki kesadaran politik regional. Identitas inilah yang kelak memungkinkan Kesultanan Buton berperan aktif dalam jaringan keislaman di Maluku dan wilayah sekitarnya, bukan sebagai kekuatan ekspansif, melainkan sebagai penghubung yang stabil dan berkelanjutan.
Kesultanan Buton dalam Jaringan Maritim Nusantara Timur
Sejak pertengahan abad ke-16, Kesultanan Buton berkembang sebagai entitas maritim yang memanfaatkan laut sebagai ruang konektivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Posisi geografis Buton di persimpangan jalur pelayaran Nusantara Timur—yang menghubungkan Sulawesi Selatan, Kepulauan Banda, Maluku Tengah, dan Maluku Utara—menjadikannya bagian dari jaringan sirkulasi regional yang telah aktif jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa.
Berbeda dengan kekuatan maritim Maluku Utara seperti Ternate dan Tidore yang mengandalkan kora-kora sebagai kapal perang dan simbol mobilisasi militer, Kesultanan Buton tidak menempatkan armada perang sebagai instrumen utama ekspansinya. Aktivitas maritim Buton lebih berorientasi pada pelayaran niaga, migrasi, diplomasi, dan dakwah, sehingga memerlukan jenis kapal yang stabil, bermuatan besar, dan mampu menempuh perjalanan jarak menengah hingga jauh.
Dalam konteks ini, kapal-kapal yang digunakan oleh orang-orang Buton berasal dari tradisi pelayaran Nusantara Timur dan jaringan Bugis–Makassar. Salah satu yang paling relevan adalah lambo, kapal layar tradisional yang berkembang di kawasan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Lambo dirancang untuk pelayaran antarpulau dengan muatan manusia dan barang, serta sangat sesuai dengan rute Buton–Seram–Ambon. Fleksibilitas dan daya jelajahnya menjadikan lambo sebagai sarana utama mobilitas sosial orang Buton ke wilayah Maluku.
Selain lambo, dalam jaringan pelayaran yang lebih luas, orang-orang Buton juga berinteraksi dengan kapal padewakang, kapal niaga jarak jauh yang berkembang dalam tradisi Bugis–Makassar sejak abad ke-15. Padewakang banyak digunakan dalam perdagangan regional yang menghubungkan Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Melalui keterlibatan Buton dalam jaringan Bugis–Makassar—baik sebagai mitra dagang maupun penumpang—kapal jenis ini turut menjadi medium pergerakan orang Buton, meskipun bukan kapal khas lokal Buton.
Adapun kapal lancang, yang berasal dari tradisi maritim dunia Melayu, hadir secara terbatas melalui kontak dagang dan diplomatik. Lancang tidak menjadi sarana utama pelayaran Buton, tetapi keberadaannya mencerminkan keterhubungan Buton dengan jaringan Islam Melayu yang lebih luas, terutama dalam konteks perdagangan dan pertukaran elite.
Pilihan terhadap kapal-kapal niaga ini menunjukkan karakter maritim Buton yang berbeda: laut dimaknai sebagai ruang interaksi dan integrasi, bukan arena dominasi militer. Pola pelayaran ini memungkinkan kehadiran orang-orang Buton di wilayah Maluku berlangsung secara berkelanjutan dan minim konflik. Migrasi yang terjadi tidak bersifat sementara, melainkan membentuk komunitas-komunitas menetap yang kemudian berintegrasi dengan masyarakat lokal melalui perkawinan, adat, dan aktivitas keagamaan.
Dalam kerangka Islamisasi, jaringan maritim Buton berfungsi sebagai jalur penyebaran Islam yang bersifat kultural. Ulama, tokoh masyarakat, dan pedagang dari Buton memperkenalkan Islam melalui praktik sosial sehari-hari, pengajaran dasar keagamaan, serta penyesuaian nilai Islam dengan adat setempat. Model ini, sebagaimana dicatat oleh Leonard Y. Andaya dan M. Adnan Amal, menghasilkan penyebaran Islam yang stabil dan berjangka panjang, meskipun tidak selalu terekam secara eksplisit dalam sumber-sumber kolonial.
Dengan demikian, jaringan maritim Kesultanan Buton bukan hanya menopang aktivitas ekonomi dan diplomasi, tetapi juga membentuk jalur keislaman yang khas di Nusantara Timur. Peran ini menempatkan Buton sebagai penghubung penting dalam sejarah Islam Maluku—bekerja melalui laut, relasi sosial, dan kesinambungan budaya, bukan melalui ekspansi militer atau simbol kekuasaan semata.
Pulau Seram dan Ruang Perjumpaan Jalur Keislaman
Pulau Seram menempati posisi strategis dalam sejarah Islam Maluku sebagai ruang perjumpaan berbagai jalur keislaman yang datang dari arah berbeda. Sebagai pulau terbesar di Maluku, Seram tidak hanya berfungsi sebagai hinterland bagi pusat-pusat kekuasaan pesisir, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi panjang antara masyarakat lokal, pendatang Muslim, dan kekuatan politik regional.
Islam di Pulau Seram berkembang melalui proses yang tidak seragam. Wilayah pesisir menjadi pintu masuk awal, sementara kawasan pedalaman mempertahankan struktur adat dan kosmologi lokal dalam jangka waktu yang lebih panjang. Pola ini mencerminkan dinamika Islamisasi yang bersifat bertahap dan adaptif, sebagaimana terjadi di banyak wilayah Nusantara Timur.
Penelitian antropologis dan sejarah lokal menunjukkan bahwa sejak abad ke-16 dan ke-17, komunitas Muslim mulai tumbuh di sejumlah kawasan pesisir Seram, terutama di wilayah Seram Selatan dan Seram Timur. Kehadiran Islam di kawasan ini tidak dapat dilepaskan dari mobilitas maritim, termasuk pergerakan orang-orang Buton yang datang sebagai pedagang, ulama, maupun penduduk menetap. Migrasi tersebut tidak berlangsung secara masif dalam satu waktu, melainkan sebagai arus kecil yang berkelanjutan, membentuk jaringan sosial yang kuat dari generasi ke generasi.
Dalam banyak kasus, Islamisasi di Seram berlangsung melalui mekanisme integrasi sosial. Orang-orang Buton yang menetap membangun hubungan kekerabatan dengan masyarakat lokal melalui perkawinan, sementara ajaran Islam diperkenalkan tanpa memutus struktur adat yang telah ada. Tradisi adat tetap dipertahankan, tetapi perlahan diberi makna baru yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Pola ini menjelaskan mengapa praktik keagamaan di Seram menunjukkan ciri Islam yang akomodatif dan kontekstual.
Sejarawan seperti M. Adnan Amal dan C.F. van Fraassen mencatat bahwa Pulau Seram juga berada dalam lingkup pengaruh politik Kesultanan Ternate dan Tidore. Namun, pengaruh tersebut tidak selalu bersifat langsung atau dominan. Di banyak wilayah, Islam berkembang sebagai hasil interaksi sosial lintas komunitas, bukan sebagai produk kebijakan politik formal. Dalam konteks ini, Buton berperan sebagai salah satu jalur penghubung yang memperkaya spektrum keislaman Seram, tanpa menghapus pengaruh jalur-jalur lain.
Pulau Seram dengan demikian dapat dipahami sebagai ruang persilangan: antara pesisir dan pedalaman, antara kekuasaan dan adat, antara berbagai jalur Islamisasi yang datang dari arah berbeda. Keberadaan komunitas Muslim dengan latar genealogis beragam—termasuk yang terhubung dengan Buton—menunjukkan bahwa Islam di Seram tidak memiliki satu sumber tunggal, melainkan tumbuh melalui jaringan relasi yang kompleks.
Dalam kerangka sejarah Islam Maluku, Pulau Seram memainkan peran penting sebagai wilayah transisi dan integrasi. Ia menjadi tempat di mana Islam tidak hanya hadir sebagai agama, tetapi juga sebagai bagian dari struktur sosial yang hidup dan berkelanjungan. Peran inilah yang menjadikan Seram sebagai kunci untuk memahami bagaimana jalur sunyi Islamisasi bekerja: perlahan, menyebar, dan mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Maluku.
Hubungan Kesultanan Buton dengan Ternate dan Tidore
Dalam historiografi Islam Maluku, Kesultanan Ternate dan Tidore sering ditempatkan sebagai pusat kekuasaan Islam utama di kawasan Maluku Utara. Kedua kesultanan ini memiliki peran besar dalam penyebaran Islam melalui otoritas politik, jaringan perdagangan rempah, serta relasi diplomatik dengan kekuatan regional dan internasional. Namun, pemahaman yang utuh mengenai Islamisasi Maluku menuntut penempatan peran kesultanan-kesultanan tersebut dalam kerangka jaringan yang saling terhubung, termasuk dengan Kesultanan Buton.
Berdasarkan penelitian sejarah yang ada, tidak ditemukan bukti tertulis yang menyatakan bahwa Islam di Ternate dan Tidore berasal dari Kesultanan Buton. Sejarawan seperti Leonard Y. Andaya, M. Adnan Amal, dan C.F. van Fraassen menunjukkan bahwa Islam masuk ke Ternate dan Tidore sekitar akhir abad ke-15, melalui jaringan Jawa, Malaka, dan dunia Islam Barat. Proses ini berlangsung sebelum Buton secara resmi menjadi kesultanan Islam pada pertengahan abad ke-16.
Meski demikian, sejak abad ke-16 hingga ke-18, hubungan antara Kesultanan Buton dengan Ternate dan Tidore berkembang secara intens. Hubungan tersebut tidak bersifat hierarkis, melainkan berbentuk relasi sejajar antarkesultanan Islam yang memiliki kepentingan bersama. Ketiganya terhubung melalui jalur maritim, perdagangan, serta diplomasi politik dalam menghadapi dinamika regional yang semakin kompleks, terutama setelah masuknya kekuatan kolonial Eropa.
Kesultanan Buton memainkan peran penting sebagai mitra maritim dan sosial bagi Ternate dan Tidore. Hubungan ini diperkuat melalui ikatan kekeluargaan, termasuk perkawinan antardinasti dan aliansi politik. Ikatan tersebut menciptakan jaringan keislaman yang tidak hanya berbasis kekuasaan teritorial, tetapi juga pada solidaritas keagamaan dan kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas kawasan.
Dalam konteks penyebaran Islam, peran ketiga kesultanan ini bersifat saling melengkapi. Ternate dan Tidore berperan sebagai pusat politik dan simbol kekuasaan Islam, sementara Buton berfungsi sebagai penghubung sosial dan kultural yang memperluas jangkauan Islam ke wilayah-wilayah Maluku Tengah, termasuk Ambon dan Pulau Seram. Pola ini menjelaskan mengapa Islam di Maluku berkembang dalam bentuk yang beragam, tetapi tetap memiliki akar nilai yang sama.
Para sejarawan menilai bahwa jaringan antarkesultanan ini membentuk sistem keislaman regional yang relatif stabil sebelum intervensi kolonial Belanda mengubah keseimbangan politik kawasan. Dalam sistem tersebut, tidak ada satu kesultanan pun yang berdiri sendiri. Islam di Maluku tumbuh sebagai hasil kerja kolektif berbagai pusat kekuasaan dan komunitas maritim yang saling terhubung.
Dengan demikian, hubungan antara Kesultanan Buton, Ternate, dan Tidore perlu dipahami sebagai jaringan sejajar dalam sejarah Islam Maluku. Masing-masing memiliki peran dan karakteristik sendiri, tetapi bersama-sama membentuk fondasi keislaman Maluku yang bertahan hingga masa modern. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan sejarah yang lebih adil, berimbang, dan bebas dari narasi dominasi sepihak.
Misi Dakwah Buton di Maluku: Jalur Sunyi yang Berkelanjutan
Jalur dakwah Islam yang dijalankan oleh orang-orang Buton di Maluku bekerja melalui kehadiran sosial yang menyebar dan berlapis, menjangkau berbagai wilayah pesisir hingga kepulauan kecil. Proses ini tidak berlangsung serentak, melainkan mengikuti pola mobilitas maritim dan kebutuhan sosial-ekonomi masing-masing wilayah. Dengan demikian, peran Buton dalam Islamisasi Maluku dapat ditelusuri melalui contoh-contoh konkret di Ambon, Pulau Seram, Maluku Tenggara, dan pulau-pulau lain di sekitarnya.
Di wilayah Ambon, kehadiran orang-orang Buton sejak abad ke-16 dan ke-17 tercatat melalui komunitas pesisir yang berperan dalam perdagangan dan aktivitas pelayaran. Mereka tidak membentuk pusat kekuasaan tersendiri, tetapi berintegrasi dalam struktur sosial lokal. Islam di Ambon berkembang dalam konteks multikultural yang kuat, di mana komunitas Muslim Buton hidup berdampingan dengan kelompok lain, termasuk yang terhubung dengan jaringan Ternate, Tidore, dan Banda. Pola dakwah di Ambon bersifat inklusif dan berorientasi komunitas, menjadikan Islam sebagai identitas sosial yang stabil di tengah dinamika kolonial yang kemudian berkembang.
Di Seram Selatan dan Seram Timur, peran Buton lebih tampak dalam pembentukan komunitas Muslim menetap. Migrasi orang Buton ke wilayah ini berlangsung secara bertahap, mengikuti jalur pelayaran pesisir yang relatif aman dan produktif. Melalui perkawinan dan hubungan adat, Islam diperkenalkan sebagai bagian dari kehidupan keluarga dan komunitas. Penelitian antropologis menunjukkan bahwa sejumlah komunitas Muslim di Seram memiliki struktur sosial dan praktik keagamaan yang mencerminkan pengaruh Buton, terutama dalam hal pengajaran Islam dasar dan penyesuaian adat.
Pulau Seram secara keseluruhan berfungsi sebagai ruang perantara dalam jaringan dakwah Buton. Dari pesisir Seram, Islam kemudian menyebar ke wilayah-wilayah pedalaman melalui relasi sosial lokal. Proses ini berjalan lambat, tetapi menciptakan bentuk keislaman yang kontekstual dan berakar kuat. Dalam konteks ini, dakwah Buton tidak bertujuan menghapus struktur adat, melainkan mengintegrasikan Islam ke dalamnya.
Di kawasan Maluku Tenggara, termasuk Kepulauan Kei dan sekitarnya, jalur dakwah Buton juga dapat dilacak melalui hubungan maritim dan sosial. Orang-orang Buton hadir sebagai pelaut dan pedagang yang kemudian menetap dan membangun komunitas Muslim. Islam di wilayah ini berkembang dalam interaksi erat dengan adat lokal, menghasilkan pola keberagamaan yang memperlihatkan keseimbangan antara tradisi dan ajaran Islam. Para sejarawan mencatat bahwa jaringan sosial seperti ini memungkinkan Islam bertahan meskipun wilayah tersebut mengalami tekanan kolonial yang kuat.
Selain wilayah-wilayah utama tersebut, jejak dakwah Buton juga dapat ditemukan di pulau-pulau kecil Maluku yang terhubung melalui jalur pelayaran regional. Kehadiran ini sering kali tidak tercatat dalam sumber tertulis resmi, tetapi hidup dalam tradisi lisan, silsilah keluarga, dan struktur sosial komunitas Muslim setempat. Pola ini menunjukkan bahwa dakwah Buton bekerja melalui skala mikro, tetapi dengan jangkauan geografis yang luas.
Para ahli, termasuk M. Adnan Amal dan Abdul Rahman Hamid, menilai bahwa model dakwah seperti ini menciptakan keberlanjutan yang jarang disorot dalam historiografi arus utama. Islam menyebar bukan melalui pusat-pusat kekuasaan semata, melainkan melalui jaringan komunitas yang saling terhubung. Dalam kerangka inilah peran Buton di Maluku dapat dipahami sebagai jalur sunyi yang membentang dari Ambon hingga kepulauan terluar Maluku.
Dengan memperhatikan sebaran wilayah ini, semakin jelas bahwa kontribusi Kesultanan Buton dalam Islamisasi Maluku bersifat luas, berlapis, dan berjangka panjang. Ia tidak menggantikan peran kesultanan-kesultanan lain, tetapi melengkapi dan memperkuat fondasi keislaman Maluku melalui pendekatan sosial yang berkelanjutan.
Menempatkan Jalur Sunyi dalam Sejarah Besar Islam Maluku
Sejarah Islamisasi Maluku tidak dapat dipahami melalui satu jalur tunggal atau satu pusat kekuasaan semata. Ia merupakan hasil dari interaksi panjang berbagai komunitas maritim, jaringan perdagangan, dan relasi sosial yang terbentuk selama berabad-abad. Dalam konteks inilah peran Kesultanan Buton menemukan tempatnya—bukan sebagai aktor dominan dalam narasi politik, melainkan sebagai penghubung kultural yang bekerja secara konsisten dan berkelanjutan.
Proses Islamisasi di Buton yang matang sejak pertengahan abad ke-16 membentuk identitas keislaman yang kuat dan adaptif. Identitas ini kemudian bergerak keluar melalui jaringan maritim Nusantara Timur, mengikuti arus pelayaran niaga, migrasi penduduk, dan hubungan sosial lintas wilayah. Melalui jalur ini, Islam hadir di berbagai kawasan Maluku—Ambon, Pulau Seram, Maluku Tenggara, hingga pulau-pulau kecil lainnya—dalam bentuk yang akomodatif dan kontekstual.
Berbeda dengan pola Islamisasi yang berbasis ekspansi politik, jalur Buton bekerja melalui integrasi sosial. Dakwah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, melalui keluarga, komunitas, dan adat setempat. Pola ini menjelaskan mengapa jejak keislaman Buton sering kali tidak menonjol dalam sumber kolonial, tetapi justru tertanam kuat dalam struktur sosial masyarakat Maluku. Ia adalah jalur sunyi yang jarang disorot, namun menentukan.
Hubungan Buton dengan kesultanan-kesultanan Islam lain, terutama Ternate dan Tidore, memperlihatkan dinamika jaringan sejajar yang saling melengkapi. Ternate dan Tidore berperan sebagai pusat kekuasaan dan simbol politik Islam, sementara Buton memperluas fondasi sosial dan kulturalnya. Ketiganya tidak berdiri dalam hubungan hierarkis, melainkan dalam sistem keislaman regional yang saling terhubung.
Dengan menempatkan peran Kesultanan Buton dalam kerangka ini, sejarah Islam Maluku dapat dibaca secara lebih utuh dan berimbang. Ia tidak lagi dipahami sebagai hasil kerja satu kekuatan dominan, melainkan sebagai mosaik sejarah yang dibentuk oleh berbagai jalur, termasuk jalur-jalur yang bekerja dalam keheningan.
Kesadaran akan keberadaan jalur sunyi ini penting, bukan hanya untuk meluruskan pemahaman sejarah, tetapi juga untuk menghargai cara-cara lokal dalam membangun peradaban. Sejarah Maluku—dan Islam di dalamnya—adalah sejarah tentang pertemuan, negosiasi, dan kesinambungan. Dalam pertemuan itulah Kesultanan Buton meninggalkan jejaknya: tidak selalu terlihat, tetapi terus hidup dalam denyut sosial masyarakat Maluku hingga hari ini.
